Jambinewsroom.com, Jambi - Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi terus mengakselerasikan langkahnya dalam upaya pengendalian inflasi di Kota Jambi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Jambi bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi. 

Kegiatan itu dilaksanakan di Aula Bappeda Kota Jambi, pada Selasa sore (19/8/2025). Dengan dihadiri langsung  Wali Kota Jambi Dr.dr.H. Maulana, M.K.M, bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M. A, serta perwakilan unsur Forkopimda Kota Jambi. 

Pada kesempatan itu, turut menghadirkan sejumlah pembicara. Yakni Kepala BPS Kota Jambi Refia Hendrita, yang memaparkan tentang Potret Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Jambi, Kanwil DJPb Provinsi Jambi Tunas Agung Jiwa Brata memaparkan tentang Dukungan APBN Dalam Penanganan Inflasi. Sedangkan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi Warsono memberikan pemaparan terkait dengan Perkembangan Inflasi Kota Jambi Juli 2025 dan Historis Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi pada Triwulan III 2025.

Sementara itu, Wali Kota Dr.dr.H. Maulana, M.K.M, juga turut memberikan arahannya tentang Penguatan Inovasi Ketersedian Pasokan Pangan Strategis untuk Mendukung Sustainabilitas Pengendalian Inflasi Kota Jambi. 

Dalam keterangannya, kepada awak media, Wali Kota Maulana menekankan bahwa saat ini secara umum langkah -langkah yang Pemerintah Kota Jambi lakukan dalam penanganan inflasi daerah berjalan baik, sehingga  angka inflasi dapat terkendali. 

Meskipun terkendali, Maulana menyoroti pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau  sebagai penyedia pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui yang saat ini baru ada lima di kota Jambi. 

"Ini yang paling harus kita waspadai, saat ini sedang dalam pembangunan Dapur SPPG sebanyak 42 titik di kota Jambi yang akan di launching sekitar bulan 9 atau bulan 10 ini," ucapnya. 

"Tentunya hal ini akan meningkatkan kebutuhan dari bahan-bahan pokok. Maka dari itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Disperindag agar selalu melakukan monitor supaya jangan terjadi lonjakan konsumsi yang kemudian tidak diimbangi dengan pasokan, sehingga terjadi kelangkaan dan kenaikan-kenaikan harga yang tentunya sangat memperngaruhi angka inflasi" lanjut Maulana. 

Dikesempatan itu, Maulana menyebut, ada sejumlah bahan-bahan komoditas sebagai penyebab inflasi, seperti  beras, ayam, telur hingga cabe. Maka dari itu, bersama Forkopimda dan Bulog, secara berkelanjutan akan melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) disejumlah lokus agar harga tetap terkendali. 

"Kewaspadaan akan terus kita lakukan meski angkanya terkendali saat ini, karena tingkat kebutuhan bisa terus berubah-rubah," sebutnya. 

Dirinya juga ungkapkan, Pemerintah Kota akan terus secara berkelanjutan menyiapkan program-program untuk peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga daya beli meningkat yang tentunya juga berpengaruh terhadap pengendalian inflasi daerah. 

"Melalui program pembangunan wisata-wisata yang vital, sebagai tempat pusat - pusat ekonomi yang menyenangkan, serta memanfaatkan terhubungnya jalan tol adalah program yang akan terus kami kolaborasikan, sehingga kota Jambi akan terus tumbuh dalam aspek perekonomian masyarakat," ungkapnya. 

Sementara itu, Wakil Wali Kota Diza menyampaikan harapannya, kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Jambi ini tidak sekadar formalitas, karena upaya pengendalian inflasi seluruh daerah di Indonesia saat ini terus dimonitor oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.

"Kinerja pengendalian inflasi penting untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, yang akan berdampak secara langsung pada kesejahteraan masyarakat di Indonesia, khususnya kota Jambi yang dijadikan penilaian angka inflasi di Provinsi Jambi bersama dua daerah lainnya, Kabupaten Bungo dan Kerinci," ujar Diza. 

Dikesempatan itu, dirinya juga optimis, meski di tengah efisiensi, langkah -langkah pengendalian inflasi di Kota Jambi akan tetap berjalan secara berkelanjutan melalui cara-cara lain yang bisa ditempuh. 

"Hal ini tentunya tantangan kita untuk berinovasi kedepan, sehingga dapat lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada di daerah kita, yang tentunya melalui kolaborasi bersama seluruh pihak. Hal ini sangat sejalan dengan apa yang diarahakan oleh Bapak Presiden RI untuk mewujudkan swasembada pangan," singkat Diza. 

Dikesempatan yang sama, Kepala Bank Indonesia (BI) Provinsi Jambi Warsono mengatakan bahwa Kota Jambi merupakan prioritas terhadap penyumbang inflasi di Provinsi. Sehingga langkah-langkah apapun terhadap penanganan inflasi, Kota Jambi diprioritaskan karena bobot nya paling tertinggi. 

"Kami Bank Indonesia tentunya akan melototi pertama kali Kota Jambi sebagai acuan terhadap angka inflasi, baru dua daerah lainnya," katanya. 

"Setelah semua kegiatan telah kita lakukan dengan baik, kedepan kita harus terus memperkuat dan meningkatkan koordinasi," singkat Warsono. 

Berdasarkan informasi, saat ini per Juli 2025, angka inflasi Kota Jambi month to month (mtm) berada diangka 0,21 persen, sedangkan  year on year (yoy) diangka 2,01 persen dan year-to-date (ytd) diangka 1,41 persen yang menempatkan Kota Jambi berada posisi 121 se-Indonesia dan posisi 33 se-Sumatera. 

Dikesempatan itu, Kepala Dinas Perindag Amran juga memaparkan terkait dengan Pelaksanaan Penanganan Inflasi Tahun 2025 dan Rencana Aksi Tahun 2026. Sementara, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Evridal Asri memberikan penyampaian terkait dengan Program dan Kegiatan Yang Dilakukan Selama Tahun 2025 Dalam Upaya Pengendalian Inflasi.