Jambinewsroom.com - Terkait polemik rencana dibangunnya stokpile batubara oleh PT. SAS di Kelurahan Aur Kenali Telanaipura, mantan Wali Kota Jambi, Syarif Fasha angkat bicara. Mantan Wali Kota Jambi dua periode itu sampaikan bahwa dirinya tetap menolak hadirnya stokpile dilokasi yang masuk menjadi kawasan pemukiman, pertanian dan RTH dalam RTRW Kota Jambi tersebut.

"Sebetulnya saya tidak ada kapasitas untuk menjawab masalah ini, karena saya tidak lagi menjabat sebagai Wali Kota Jambi. Namun saya terus mengikuti perkembangannya. Kawasan tersebut peruntukannya untuk kawasan pemukiman, perumahan, pertanian maupun RTH, itu belum berubah perdanya," ungkap Fasha

Saat masih menjabat Wali Kota, dirinya menghentikan segala aktivitas yang dilakukan oleh PT SAS, terlebih perizinannya telah habis masanya. Dokumen perizinan termasuk Amdal yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi sudah habis masa berlakunya. 
  
"Jadi banyak sekali hal-hal yang memang tidak menempatkan posisi itu sebenarnya. Apalagi di situ ada intake air bersih Perumdam Tirta Mayang. Otomatis kalau itu jadi stockpile, maka habitat di sana termasuk air juga akan tercemar," jelas Fasha.

Menurut Fasha, saat masih menjabat sebagai Wali Kota, dirinya tidak pernah goyah sedikitpun terkait dengan desakan dari PT SAS. 

"Kepada provinsi juga saya tidak akan bergeser satu milimeter pun dengan keputusan saya saat itu. Mudah-mudahan keputusan saat ini juga bisa memperhatikan kaidah-kaidah terkait dengan Amdal. Karena Amdal itu tidak harus dikeluarkan oleh provinsi, karena pemerintah kota sudah memiliki KPA (komisi penilaian Amdal)," jelasnya.

Kata Fasha, semua Amdal bisa dikeluarkan oleh Pemkot Jambi, kemudian perizinan lain juga harus dilaksanakan di Kota Jambi, melalui DPMPTSP. 

"Kalau memang peruntukkannya akan dijadikan kawasan industri, stokpile dan lain sebagainya, maka Perda RTRW-nya, harus direvisi dahulu bersama DPRD. Kemudian perlu dipikirkan juga alternatif untuk relokasi intake PDAM ini. Karena ini vital untuk memenuhi kebutuhan air bersih di 3 kecamatan terdekat. Semua ini penjelasan Kenapa saya tidak setuju dan mudah-mudahan ini akan membuka juga mata pemerintah provinsi. Jangan karena hanya kepentingan-kepentingan satu dua orang saja, harus mengorbankan semua. Sampai dengan saat ini jalan batubara pun tidak selesai, tidak ada solusinya juga. Itu adalah PR pemerintah provinsi," tambahnya.

Selaku Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Jambi, Fasha telah memberi instruksi khusus bagi fraksi Nasdem di DPRD Kota Jambi.

"Saya telah sampaikan kepada fraksi Nasdem di DPRD Kota, untuk tetap menolak pembangunan stokpile di Aur Kenali. Kepentingan satu atau dua orang tidak seharusnya mengorbankan kepentingan masyarakat luas, dan saya berharap pemerintah provinsi dapat membuka mata terhadap masalah ini," tegas Fasha.

Dirinya juga berharap seluruh pemangku kepentingan dan pengambil keputusan saat ini berpihak pada kemaslahatan masyarakat dan khalayak umum, serta memperhatikan Amdal.

Saat kampanye terbuka Capres Anies Baswedan di Kota Jambi beberapa waktu lalu, dihadapan massa pendukung Fasha sampaikan bahwa masalah polemik batubara belum menemui solusi terbaik, terutama bagi masyarakat yang sangat terdampak. (Dul)